Mewakili Ketua PA, YM. Ahmad Farhan Subhi Bedah Isu Ketahanan Keluarga pada Rakorda MUI Tanjab Barat
Kuala Tungkal, 01 November 2025 – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) tahun 2025 dengan fokus pada isu ketahanan keluarga di era modern. Acara yang diselenggarakan di Aula Hotel Cahaya Kuala Tungkal ini menghadirkan perwakilan dari Pengadilan Agama (PA) Kuala Tungkal Kelas I B sebagai pemateri kunci.
Mewakili Ketua PA Kuala Tungkal, YM. Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H., selaku Hakim, didapuk untuk menyampaikan materi berjudul "Dampak Ekonomi Digital terhadap Ketahanan Keluarga dan Meningkatnya Angka Perceraian."
Dalam paparannya, Hakim Ahmad Farhan Subhi menyoroti bahwa pesatnya perkembangan ekonomi digital, meskipun menawarkan peluang ekonomi baru, turut membawa tantangan serius bagi keharmonisan rumah tangga.
"Ekonomi digital saat ini bertindak seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuka peluang usaha dan peningkatan finansial. Namun, di sisi lain, perubahan pola interaksi dan pengelolaan keuangan yang tidak bijak, termasuk fenomena judi online atau penipuan investasi digital, seringkali menjadi pemicu utama perselisihan yang berujung pada perceraian," ujar Ahmad Farhan Subhi.
Beliau menjelaskan bahwa dampak disrupsi digital, mulai dari perselingkuhan yang dimediasi media sosial hingga masalah ketergantungan ekonomi baru, telah menjadi faktor dominan dalam peningkatan kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama.
Materi yang disampaikan Hakim PA Kuala Tungkal ini menjadi agenda penting dalam Rakorda MUI Tanjab Barat, mengingat peran ulama sebagai mitra pemerintah dalam membimbing umat dan memperkuat moralitas masyarakat. Rakorda ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi program kerja yang kolaboratif antara MUI, Pengadilan Agama, dan Pemerintah Daerah dalam rangka menekan angka perceraian dan memperkokoh fondasi keluarga Islam di Tanjab Barat.
Acara Rakorda MUI Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2025 tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus MUI tingkat kabupaten hingga kecamatan, tokoh agama, serta cendekiawan muslim setempat.