Pengadilan Agama Kuala Tungkal dan BRI Teken Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rekening dan Panjar Biaya Elektronik
Kuala Tungkal, Kamis, 04 Desember 2025. Pengadilan Agama (PA) Kuala Tungkal Kelas I B menunjukkan komitmennya dalam modernisasi layanan publik dengan secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kuala Tungkal. PKS ini berfokus pada Layanan Pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya dan Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik.
Penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah strategis PA Kuala Tungkal untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan perkara, serta mempermudah masyarakat pencari keadilan dalam melakukan pembayaran panjar biaya perkara.
Ketua PA Kuala Tungkal, YM Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H Ketua PA Kuala Tungkal, jika informasi tersedia. Jika tidak, gunakan 'Pimpinan PA Kuala Tungkal'], menyampaikan bahwa kerja sama dengan BRI adalah bagian integral dari upaya Mahkamah Agung (MA) untuk mengimplementasikan peradilan berbasis elektronik.
- Pengelolaan Rekening: PKS ini memungkinkan pengelolaan rekening dana pihak ketiga dan rekening lainnya milik pengadilan menjadi lebih tertib, akuntabel, dan berbasis digital melalui sistem perbankan.
- Panjar Biaya Elektronik: Integrasi ini mempermudah para pihak yang berperkara untuk menyetor panjar biaya perkara. Dengan layanan elektronik BRI, penyetoran dapat dilakukan di berbagai kanal pembayaran, mengurangi kebutuhan transaksi tunai di loket pengadilan.
"Layanan elektronik ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi yang paling penting adalah meningkatkan transparansi. Masyarakat bisa yakin bahwa setiap rupiah yang disetor tercatat dengan baik dan dikelola sesuai aturan," ujar YM Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.
Pimpinan BRI Cabang Kuala Tungkal, Ridho Eka Putra menyambut baik sinergi ini.
"Kami dari BRI berkomitmen penuh untuk mendukung digitalisasi layanan peradilan. Melalui infrastruktur perbankan kami, mulai dari jaringan kantor, ATM, hingga agen BRIlink, kami siap memfasilitasi setiap transaksi biaya perkara, sehingga jangkauan layanan peradilan semakin luas hingga ke pelosok," jelas Ridho Eka Putra.
Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang modern, transparan, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga yudikatif dan lembaga keuangan dalam kerangka pelayanan publik yang prima.